Pajak adalah sumber utama pendanaan bagi banyak negara, yang tidak hanya penting untuk menjalankan pemerintahan, tetapi juga untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih besar dan berkelanjutan. Di tengah tantangan besar yang dihadapi oleh dunia, seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan krisis kesehatan, pajak menjadi alat strategis yang bisa digunakan untuk mendanai upaya-upaya pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pajak dan kesetaraan gender dapat memainkan peran penting dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dalam artikel ini, kita akan menjelaskan bagaimana pajak dapat mendukung pencapaian SDGs, berfokus pada sektor-sektor kunci yang memerlukan perhatian besar, seperti pengurangan kemiskinan, perlindungan lingkungan, dan pembangunan ekonomi yang inklusif.
Pajak sebagai Sumber Pembiayaan untuk SDGs
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) mencakup 17 tujuan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan di seluruh dunia pada tahun 2030. Salah satu tantangan utama dalam mencapai tujuan-tujuan ini adalah pendanaan yang cukup. Meskipun sektor swasta dan bantuan internasional memainkan peran penting, pajak tetap menjadi sumber pendanaan utama bagi negara-negara untuk mewujudkan SDGs. Tanpa sistem perpajakan yang kuat dan efisien, banyak negara tidak akan mampu mendanai program-program yang diperlukan untuk mengentaskan kemiskinan, memitigasi perubahan iklim, dan menyediakan layanan dasar kepada warganya.
Pajak yang dikelola dengan baik dapat memberikan pendapatan yang diperlukan untuk membiayai program-program SDGs, seperti peningkatan kualitas pendidikan, penyediaan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, dan pemberdayaan perempuan. Negara-negara yang memiliki sistem pajak yang progresif dan adil akan lebih mampu mendanai kebutuhan pembangunan berkelanjutan tanpa bergantung pada utang luar negeri yang dapat membebani ekonomi jangka panjang.
Pajak untuk Mengurangi Kemiskinan dan Ketimpangan
Salah satu tujuan utama SDGs adalah untuk mengurangi kemiskinan dalam segala bentuknya di seluruh dunia (Tujuan 1). Pajak dapat berperan penting dalam mengurangi ketimpangan dan kemiskinan dengan membiayai program-program sosial yang memberikan bantuan kepada kelompok yang paling rentan.
Melalui kebijakan Kursus Brevet Pajak Murah progresif, negara dapat mengumpulkan dana yang kemudian digunakan untuk program-program bantuan sosial, seperti tunjangan keluarga, bantuan tunai langsung untuk keluarga miskin, atau penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau. Program-program ini akan memastikan bahwa mereka yang berada di bawah garis kemiskinan memiliki akses terhadap kebutuhan dasar dan peluang untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.
Selain itu, pajak juga dapat digunakan untuk mendanai pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional, yang dapat membantu masyarakat miskin untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan berkelanjutan. Dengan menciptakan peluang ekonomi yang lebih besar, pajak berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi.